Papua, indomaritim.id – Perkembangan tol laut di Papua menunjukan peningkatan yang signifikan dengan adanya penambahan lintasan rute baru pada Trayek T-28 dengan menjangkau wilayah 3TP di NTT.
Direktorat Jenderal Perhubungan melalui KSOP Kelas II Jayapura sebagai penyelenggara pelabuhan yang memiliki tugas fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian di pelabuhan terus menggalakan fungsi keselamatan dan keamanan kerja bagi setiap stakeholders termasuk pemberdayaan SDM TKBM Pelabuhan.
Kepala KSOP Jayapura Capt. Roni Fahmi mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menginisiasi program pelatihan dan peningkatan kompetensi dengan bekerjasama Politeknik Pelayaran Surabaya melakukan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi TKBM untuk Koperasi Sinar Pau Depapre.
“Pelatihan dan peningkatan kompetensi ini seiring dengan semangat Program Strategis Nasional Presiden Kita Bapak Joko Widodo yaitu tol laut yang telah menghadirkan sebuah kapal yaitu KM. Logistik Nusantara 2 dengan ukuran besar dengan bobot 3.901 DWT dan kemampuan kapasitas daya angkut kontainer sampai 149,00 Teus yang telah berhasil masuk dan sandar di Pelabuhan Depapre dengan baik dan lancar sejak 27 Januari 2021 lalu,” ungkapnya.
Dia menjelaskan bahwa Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan perkembangan industri pelayaran nasional yang semakin pesat akan berdampak pada pelayanan pelabuhan di setiap tahapan kegiatan mulai dari pelayanan kapal, stevadoring, cargodoring, haulage trucking dan kegiatan distribusi logistik lainnya, di mana salah satunya yang sangat penting adalah pelayanan bongkar muat yang pelaksanaan penyelenggaraan bongkar muat barang dipengaruhi atau dikerjakan oleh TKBM.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Koperasi TKBM Sinar Pau Agustinus Nyaro menyampaikan, “Kami sangat bersyukur dan beruntung dengan terselenggaranya pelatihan ini, karena sangat berguna bagi SDM Tenaga Kerja Bongkar Muat mengingat keberadaan TKBM sangat mempengaruhi kinerja bongkar muat barang di pelabuhan dalam hal waktu dan penanganan muatan yang baik dan benar. Hal ini menuntut diperlukan pengembangan SDM TKBM yang profesional dan terampil dalam melakukan pelayanan jasa kerja bongkar muat baik di atas kapal dan pelabuhan bahkan sampai ke gudang, depo-depo dan gerai maritim atau logistik yang ada,” jelasnya.
Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Pelabuhan KSOP Jayapura Willem Thobias Fofid mengungkapkan pada beberapa hari sebelumnya juga diadakan rapat koordinasi dan sikronisasi pengawasan dan pelaksanaan izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal dan Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Depapre.
“Badan Usaha Pelabuhan dapat memberikan peluang investasi yang semakin terbuka bagi pengembangan daerah Pelabuhan Depapre ke depannya yang memiliki Hinterlandnya mencakup 14 wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan beroperasinya Pelabuhan Depapre merancang Peraturan Daerah untuk dapat meningkatkan layanan Pelabuhan Depapre dengan konsep percepatan program pendirian Badan Usaha Pelabuhan atau BUP,” kata Willem.
Menurutnya, keberadaan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) ke depannya diikuti dengan tambahan pelatihan TKBM merupakan wujud semangat Program Strategis Nasional Presiden Joko Widodo dalam visi misi Indonesia poros maritim dunia bahkan pengembangan perdagangan.
Reporter: Haresti Asysy Amrihani
