Batam, indomaritim.id – Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) di wilayah Batam yang bergerak di bidang maritim berkomitmen mendukung dan menyukseskan program pemerintah dalam langkah strategis kemandirian industri pertahanan. Hal ini telihat saat kunjungan kerja Sekertaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas RI) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.(Opsla) ke PT Batamec dan PT. Karimun Anugrah Sejati (KAS) baru baru ini.
Saat kunjungan di PT Batamec dan PT. KAS ini, Sesjen Wantannas RI didampingi staf bersama pimpinan kedua BUMS tersebut melaksanakan diskusi interaktif dan sharing informasi tentang industri pertahanan khususnya berkaitan matra laut.
Wantannas menerima informasi langsung mengenai perkembangan, keunggulan dan kemampuan kedua PT dalam meningkatkan TKDN dan Kemandirian industri. Selain itu juga, beberapa permasalahan yang dihadapinya, khususnya dalam percepatan pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan (Alhankam) dan peningkatan kemajuan teknologi, mengingat kedua hal tersebut merupakan aspek penting dalam memproduksi Alhankam.
Sesjen Wantannas menyampaikan bahwa pembangunan industri pertahanan nasional memasuki babak baru pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di awal Oktober 2020. Regulasi tersebut merevisi beberapa pasal pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Salah satu yang mencuat menjadi perdebatan publik adalah mengenai pelibatan sektor swasta dalam pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Perubahan regulasi ini tentunya berdampak pada arah pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional yang telah digagas pemerintah sejak 2010.
Lebih lanjut Sesjen Wantannas menerangkan eksistensi Wantannas yang memiliki tugas dan fungsi yakni merancang kebijakan strategis di bidang ketahanan nasional untuk ditetapkan oleh Presiden RI, kemudian mengikuti dan menelaah gambaran perubahan yang mungkin terjadi terhadap arah pembangungan kemandirian industri pertahanan nasional pasca penerapan Undang-Undang Cipta Kerja.
Ditambahkan Laksdya TNI Harjo Susmoro bahwa adanya pengurangan proteksi terhadap industri pertahanan nasional sehingga menuntut penguatan peran kementerian dan lembaga serta pengawasan dari regulator dalam berkomitmen, Konsisten, dan berkomunikasi untuk menentukan arah kemandirian, juga dalam merumuskan aturan-aturan turunan yang dapat mendukung maksimalisasi penguasaan teknologi pertahanan bagi industri strategis nasional.
Kunjungan rombongan Wantannas di Batam ini untuk melihat secara langsung kinerja produksi Alut oleh PT Batamec dan PT.KAS, sekaligus ingin memastikan kesiapan dalam memenuhi kebutuhan Alhankam matra laut, peralatan alutsista dan teknologi apa saja yang sudah dikembangkannya.
Pada Kesempatan ini, Laksdya TNI Harjo mendorong supaya BUMS melakukan pengembangan atas teknologi pertahanan nasional sesuai amanah Presiden RI untuk kemandirian Alpalhankam.
“Ke depannya bukan hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi industri pertahanan baik BUMN maupun BUMS harus mampu menjadi supply chain global dalam produksi sehingga anggaran produksi yang berasal dari Pinjaman dalam negeri maupun Luar negeri dapat terbayarkan melalui siklus ekonomi pemasukan negara di bidang industri” kata Sesjen.
Menanggapi keinginan Sesjen wantannas, Finance and Adm Director PT.Batamec Dolly Adolina Prameswari menyatakan dalam paparannya pihaknya siap mendukung kemandirian Alhankam dan ke depan supply chain global akan menjadi tujuan kalau impian mulia ini tercapai tidak ada lagi ketergantungan pada negara asing atau produsen pemasok alutsista.
Seiring dengan PT.Batamec , PT KAS yang diwakili project manager menjelaskan “Hingga kini produk Alpalhankam khususnya matra laut sudah running well dan telah diaplikasikan ke berbagai instansi militer maupun sipil,” kata Guntur.
Untuk diketahui, PT.Batamec dan PT. KAS dalam rangka peningkatan kualitas produksinya telah mengikuti acuan yang distandarkan BKI dan standar IACS sehingga produk memiliki class internasional.