Jakarta, indomaritim.id – Perkumpulan alumni lulusan universitas di Jerman, Forum Maritim Indonesia-Jerman (IGMF) menginginkan agar pemerintah dapat memberikan bantuan seperti meringankan tingkat pajak dalam rangka mendukung industri perkapalan nasional.
“Industri perkapalan lagi kesulitan sehingga harus dibantu. Harus ada industri perkapalan yang sehat,” kata Ketua IGMF, Iwan Satriawan Sukardi dalam diskusi di Jakarta, Jumat (15/2/2019).
Sementara itu, anggota IGMF yang juga merupakan pakar perkapalan Ikhsan Mahyudin menyatakan, pada saat ini di Indonesia mempunyai sekitar 13.000 kapal niaga yang beroperasi.
Selain itu, ujar dia, industri galangan kapal nasional juga dinilai memiliki kemampuan produksi berbagai jenis kapal seperti kapal patroli, tanker untuk pertamina, kapal penumpang, kapal kontainer dan ‘bulk carrier’, serta untuk produksi penunjang industri migas.
“Intinya kita bisa bikin macam-macam lah,” paparnya.
Ia juga menyesalkan bahwa akibat pengaruh perlambatan ekonomi global dan pengetatan anggaran juga mengakibatkan adanya pemotongan beberapa program sehingga berimbas juga kepada sejumlah pengadaan kapal-kapal negara tidak berlanjut.
Ikhsan juga menyatakan, pihaknya berusaha agar pemerintah dapat menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan tarif yang rendah, sebagaimana yang dikenakan kepada industri jasa konstruksi.
“Kita berusaha pembebasan PPn ini dihapus melalui Kemenko Kemaritiman,” paparnya.
Ia berpendapat bahwa kapal-kapal yang dibuat di dalam negeri pada saat ini relatif lebih mahal karena adanya pengaruh kebijakan fiskal yang kurang mendukung.
Ikhsan juga menekankan pentingnya pengembangan industri maritim dalam negeri dengan mengadakan kembali pengadaan kapal negara yang dianggarkan kembali dengan perencanaan yang matang.
Pemerintah, lanjutnya, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayaran swasta nasional dengan tingkat suku bunga pinjaman yang rendah serta kemudahan syarat pinjaman untuk investasi.
