Jakarta, indomaritim.id – Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrusamad mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam penangananan mewabahnya virus Covid-19. Kamrussamad mempertanyakan total dana yang sangat kecil dalam sektor kesehatan atasi Covid-19 dibandingkan negara tetangga Malaysia.
“Kenapa Indonesia jauh lebih kecil anggaran pandemik Covid-19 jika dibandingkan dengangn Malaysia? Kita lihat angka, anggaran Indonesia 2,5 persen dari PDB sedangkan Malaysia menganggarkan 10 persen dari PDB. Padahal, jumlah penduduk Indonesia jauh lebih besar,” kata Kamrusamad saat Rapat Dengar Pendapat Anggota DPR RI bersama Menteri Keuangan melalui saluran konfrensi video, Senin (6/4/20202).
Pada kesempatan yang sama, ia menyoroti penyertaan modal BUMN dianggap lebih penting dibandingkan menyelamatkan nyawa rakyat. Menurut Kamrusamad, seharusnya kebijakan fiskal berfokus untuk mengatasi krisis kesehatan.
“Karena itu kami menekankan pelebaran defisit anggaran dari 1,76% menjadi 5,07% dari PDB pada APBN 2020 agar difokuskan pada kebijakan fiskal untuk krisis kesehatan dan skema subsidi UMKM serta masyarakat miskin melalui program jaring pengaman sosial,” kata Kamrusamad.
Ia menambahkan, APBN 2020 sebagai instrumen kebijakan fiskal memainkan peranan strategis dalam memastikan pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan Presiden Jokowi menuju Indonesia Maju.
“Sebagai sebuah kebijakan fiskal, APBN 2020 diharapkan dapat diimplementasikan secara kredibel, efektif efesien serta berkelanjutan, sehingga dapat menjadi menjadi motor penggerak penjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik,” lanjut Kamrusamad.
Stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik menjadi suatu keniscayaan dalam melewati fase lombatan besar menuju Indonesia Maju 2045, yang semakin menjadi krusial ditengah kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan akibat perang dagang AS dan Tiongkok yang belum ada tanda-tanda akan berakhir.
“Kita dapat mencermati bagaimana dampak konstelasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional, untuk kawasan Asia misalnya, Singapura hanya tumbuh 0,5%, Malaysia 4,37%, Thailand 2,35%, kita patut bersyukur Indonesia dengan segala dinamika internal yang ada masih mampu tumbuh 5,02%,” ujar Kamrusamad.
“Stablisasi pertumbuhan ekonomi domestik dan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia pada masa mendatang merupakan tantangan bersama yang harus digapai, agar akselerasi Indonesia Maju sebagaimana yang telah digariskan Presiden Joko Widodo dapat kita capai, utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, bermunculannya pusat-pusat ekonomi regional baru dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Sehingga, dalam kasus seperti ini pemerintah juga mesti memikirkan bagimana meningkatkan stimulus perdagangan dengan cepat sehingga masyarkat bisa bangkit secara cepat,” ujar Kamrusamad memungkasi.
Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan selaku koordinator, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto saat memimpin Raker mengatakan, Raker ini membahas perkembangan kondisi perekonomian nasional di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) di Indonesia.
Pada kesimpulan Raker, Komisi XI DPR RI menyatakan mendukung upaya Menkeu membuat kebijakan keuangan negara dalam penanganan Covid-19 termasuk mitigasi dampak-dampaknya serta penyelamatan perekonomian nasional, yang nantinya akan dilaporkan dan dibahas secara regular bersama Komisi XI DPR RI.
Selain itu, Komisi XI DPR RI mengimbau Menkeu untuk menganut prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabel dalam menjalankan kewenangan tersebut. KSSK juga nantinya akan membuat peraturan pelaksanaan syarat dan ketentuan dalam melaksanakan kewenangannya untuk mencegah dan menangani krisis sistem keuangan dalam waktu 2 minggu.
Reporter: Mulyono Sri Hutomo
Editor: Rajab Ritonga
