Jakarta, indomaritim.id – Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad menilai usulan dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) kurang tepat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR RI ini saat menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
Sebelumnya, KADIN mengusulkan Program Paket Stimulus 1.600 Triliun atau diasumsikan 10 persen dari PDB. Usulan paket stimulus ini diajukan KADIN dengan alasan semua sektor ekonomi terdampak Pandemi Covid-19 yang masih terus menghantam dunia.
“Jika KADIN ingin menggerakan sektor rill, harusnya memiliki skema penyelamatan UMKM karena 129 juta tenaga kerja aktif mayoritas berada disektor UMKM sekitar 96%, dan UMKM klaster pertama yang terdampak pandemik,” kata Kamrussamad di Jakarta, Senin (27/4/2020).
“Apalagi jika stimulus tersebut diberikan ke sektor perbankan sebesar Rp 600 Triliun kemudian disalurkan Ke dunia usaha, maka bisa dipastikan UMKM tidak akan menikmati tapi korporasi besar yang akan mengambil manfaat,” lanjutnya.
Kamrussamad menambahkan, perlu diwaspadai potensi penyelewengan dana BLBI dan kasus Bank Century beberapa tahun lalu akan bisa terulang kembali.
Anggota DPR Komisi XI Komisi Keuangan dan Perbankan ini menegaskan, publik harus mengawasi secara ketat terhadap arah kebijakan ini demi kepentingan rakyat kedepan. “Apalagi ini mereka mendesak Bank Indonesia untuk melakukan printing money dan membeli SUN yang akan diterbitkan Pemerintah dengan menggunakan payung Perppu No.1 tahun 2020,” imbuhnya.
“Kita pasti akan mendukung dunia usaha sepanjang prioritaskan sektor UMKM sehingga kita bisa menahan penambahan laju pengangguran,” ujar Kamrussamad memungkasi.
Reporter: Mulyono Sri Hutomo
Editor: Rajab Ritonga
