Kebijakan di bidang ekonomi maritim Indonesia merupakan fokus dari pemerintah agar pembangunan nasional merata, untuk mewujudkan cita-cita nasional. Ekonomi maritim (maritime economy) merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait.
Presiden Joko Widodo meluncurkan poros maritim yang disebut sebagai “Doktrin Jokowi atau World Martime Fulcrum” pada Konferensi Tingkat Tinggi(KTT) Asia Timur (East Asia Summit) yang belangsung di Nay Pyi Taw, Myanmar.
Presiden Joko Widodo menyebutkan ada lima pilar utama pembangunan sektor industri maritim di Indonesia.
Pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera.
Baca Juga:
- 3 Upaya Pengembangan Ekonomi Maritim Indonesia
- Sea Power Jadi Modal Menyongsong Indonesia Gemilang 2045
- 4 Tujuan Pembangunan Bidang Kelautan di Indonesia
Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat.
Ketiga, memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, deep seaport, logistik, dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
Keempat, diplomasi maritim, dengan mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Diplomasi maritim ini untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan.
Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.
Berikut 4 contoh kebijakan di bidang ekonomi maritim Indonesia beserta penjelasannya:
Membangun jalur tol laut
Tol laut merupakan bukti nyata upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan ke daerah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan. Tol laut juga menjadi angkutan laut yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari wilayah barat sampai timur Indonesia dan sebaliknya.
Dengan tol laut, pemerintah dapat memastikan terpenuhinya logistik baik distribusi kebutuhan pokok maupun barang penting lainnya secara terjadwal dan pasti. Dampak yang disasar adalah pengurangan selisih harga antar pulau yang akhirnya dapat meningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sejak peluncuran perdana program Tol Laut pada 4 November 2015, sebanyak 15 trayek telah beroperasi menghubungkan bebagai daerah di pesisir timur dan barat Indonesia. Lima belas trayek Tol Laut antara lain Trayek T-1 rute Teluk Bayur – P. Nias (Gn. Sitoli) – Mentawai (Sikakap) – P. Enggano – Bengkulu PP, Trayek T-6 rute Tanjung Perak – Tidore – Morotai – PP, dan T-15 rute Tanjung Perak – Kisar (Wonreli) – Namrole PP.
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI menjadi operator Program Tol Laut yangjuga melibatkan beberapa BUMN lainnya seperti ASDP, Indonesia Ferry, dan Djakarta Lloyd, serta perusahaan pelayaran swasta.
Selain berkembang secara rute, Program Tol Laut juga berkembang tidak hanya mengangkut kontainer saja, tetapi juga megangkut hewan ternak. Terkait hal tersebut, PELNI kembali diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk mengoperasikan KM Camara Nusantara 1 dari Kupang, NTT menuju Tanjung Priok, Jakarta untuk mengangkut hewan (sapi) sejak 10 November 2015.
Kapal ternak yang ditugaskan kepada PELNI bertujuan untuk memenuhi supply kebutuhan daging di DKI Jakarta dan wilayah lainnya (Jabodetabek). Selama 4 tahun mengoperasikan kapal ternak, PELNI telah menjalankan total 84 voyage dengan muatan sebanyak 40.310 ekor sapi dari Kupang menuju Tanjung Priok untuk kemudian didistribusikan ke wilayah Jabodetabek dan Bandung.
Kapal ternak berlayar dengan jadwal yang tetap dan teratur, sehingga memiliki kepastian waktu bagi peternak untuk mempersiapkan dan mengirimkan hewan ternak. Kondisi kesehatan hewan juga terjamin sampai ke pelabuhan tujuan.
Membangun pelabuhan laut dalam
Sebagai negara kepulauan, pelabuhan juga menjadi jalur utama dalam proses perdaganga (bongkar-muat) antar pulau di wilayah Indonesia. Namun, khususnya untuk proses muat barang, tidak ada pelabuhan yang berperan sangat dominan dalam proses muat barang.
Fasilitas yang ada di pelabuhan umumnya meliputi alur pelayaran, kolam pelabuhan, tambatan/dermaga, gudang, lapangan penumpukan, gedung terminal penumpang dan fasilitas penunjang seperti gedung kantor, jalan, lapangan parkir.
Selain fasilitas, terdapat pula peralatan pelabuhan adalah terutama untuk kegiatan bongkar muat, dan utilitas pelabuhan yang meliputi jaringan air bersih, jaringan listrik dan sarana telekomunikasi, saluran pembuangan, instalasi limbah dan sampah.
Secara fisik, pelabuhan dipergunakan sebagai tempat kapal berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang. Dengan demikian, pelabuhan pada umumnya berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran serta kegiatan penunjang pelabuhan lain.
Contoh dari pembangunan pelabuhan laut dalam adalah Pelabuhan Benoa di Bali. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) / Pelindo III telah merampungkan pengerukan dan pendalaman alur dari minus 9 Meter LWS (low water spring/rata-rata muka air laut) menjadi minus 12 Meter LWS. Sebelum dilakukan pengerukan, dermaga Pelabuhan Benoa hanya bisa disandari oleh kapal dengan panjang dibawah 240 meter saja.
Selain itu turning basin atau area untuk berputar kapal juga dilebarkan sehingga kapal yang memiliki radius putar lebih panjang dapat melakukan manuver dengan aman dari 300 meter sekarang menjadi 420 meter. Serta lebar di kolam timur dari awal 150 meter sekarang telah menjadi 200 meter, dan untuk kolam barat dari 150 meter menjadi 330 meter.
Dengan pembangunan pelabuhan laut dalam, Revitalisasi Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa berbuah manis, maka kapal yang memiliki Length Overall (LOA) / panjang lebih dari 300 meter dapat sandar di demaga Pelabuhan Benoa dengan aman.
Baca Juga:
- 5 Manfaat Reboisasi Pantai dengan Tanaman Bakau
- Kebangkitan Ekonomi Kelautan Indonesia
- Pelabuhan: Pengertian dan Fungsinya
Industri perkapalan dalam negeri
Industri galangan kapal di dalam negeri dinilai memiliki daya saing tinggi karena mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi modern.
Pengembangan industri galangan kapal sejalan dengan tekad pemerintah dalam upaya mewujudkan tol laut, sehingga diharapkan terciptanya kelancaran arus logistik yang lebih efisien, khususnya bagi sektor industri. Dengan efisien, bisa lebih menekan biaya logistik.
Kementerian Perindustrian mencatat, industri perkapalan nasional sudah mencapai beberapa kemajuan, di antaranya peningkatan jumlah galangan kapal menjadi lebih dari 250 perusahaan dengan kapasitas produksi yang mencapai sekitar 1 juta DWT per tahun untuk bangunan baru dan hingga 12 juta DWT per tahun untuk reparasi kapal.
Guna mewujudkan kemandirian sektor industrinya, dalam jangka pendek dan menengah, pemerintah terus memacu kemampuan produksi industri galangan kapal. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pegoptimalan penggunaan produk dalam negeri dan memperbaiki neraca perdagangan nasional dengan mensubstitusi produk impor.
Sektor industri perkapalan, mempunyai peran penting untuk menyatukan wilayah yang tersebar di Indonesia. Oleh sebab itu, industri galangan kapal sebagai manifestasi dari cita-cita tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat besar agar kepentingan negara dalam rangka mewujudkan konektivitas antar wilayah melalui penguatan sarana transportasi laut dapat terwujud.
Indonesia mempunyai kepentingan atas majunya industri perkapalan nasional yang mampu secara mandiri untuk dapat memenuhi kebutuhan armada kapal nasional.
Bekerjasama dalam ASEAN Connectivity
Kebijakan di bidang ekonomi maritim Indonesia dalam lingkup ASEAN Connectivity dengan menyiapkan lima pelabuhan besar. Lima pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Belawan di Sumatra Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan.
Dari 47 pelabuhan yang akan dikembangkan di ASEAN, 14 di antaranya ada di Indonesia. Kita ingin lima pelabuhan besar kita itu siap untuk ASEAN Connectivity, dan Indonesia sebetulnya berkepentingan untuk proyek-proyek sea transportation ini. Investasi pihak swasta dibutuhkan dalam proyek-proyek ASEAN Connectivity ini, khususnya pada infrastruktur transportasi.
Terdapat 10 pelabuhan utama untuk ekspor di Indonesia, yakni pelabuhan Tanjung Priok, Dumai, Tanjung Perak, Bontang, Belawan, Samarinda, Tanjung Emas, Banjarmasin, Kotabaru, dan Batu Ampar.
Dan, terdapat 10 pelabuhan utama untuk impor di Indonesia, yakni pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Cilacap, Bontang, Balikpapan, Belawan, Merak, Samarinda, Tanjung Emas, Batu Ampar, Belawan, Tuban dan Cigading.
