Papua, indomaritim.id – Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar dalam pidato pembukaannya mengajak peserta konferensi untuk berhenti mengkritisi dan menghujat tetapi sebaiknya memadukan cara pandang, pemikiran, sehingga tercipta suatu sinergi yang kuat untuk mempercepat dan memperkuat pembangunan Papua, Sabtu (30/4/2022).
Konferensi Analisis Papua Strategis yang pertama ini dilaksanakan selama tiga hari 28 – 30 April 2022 di Swissbell Hotel Biak dan membahas tiga forum besar yaitu, forum bisnis, forum transportasi dan forum masyarakat adat dan agama.
Hadir sebagai tamu kehormatan sekaligus menyampaikan materi terkait tanah adat yaitu Dr. M Adli Abdullah, SH, MCL (Staf Khusus Menteri ART/BPN).
“Perhatian yang diberikan kepada Papua sangat serius dengan lahirnya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Percepatan pembangunan tidak boleh melepaskan akar rumput orang Papua. Kesalahan pendekatan terhadap tanah dapat menyebabkan pembunuhan dan fenomena yang terkenal di Papua adalah kayu palang” ujar Dr. Adli dalam materi paparannya.
“Konstitusi negara Republik Indonesia itu mengakui hak-hak masyarakat adat sepanjang masih hidup dan berkembang wajib dilindungi oleh negara. Orang Papua harus diuntungkan dengan hadirnya UU Otonomi khusus yaitu pertama UU No.21 Tahun 2001 dan direvisi UU No 2 Tahun 2021 yang dalam tubuh UU Otsus tersebut juga mengatur hak-hak masyarakat adat papua”, lanjut Dr. Adli
Pada kesempatan yang sama, turut hadir tamu kehormatan dan juga sebagai narasumber dari Kementerian Perhubungan mewakili Menteri Perhubungan yaitu Mayjen Mar TNI (Purn) Buyung Lalana, SE (Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga).
Dalam paparannya Staf Khusus Menhub itu mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program strategis nasional tol laut yang tujuan hadirnya program ini adalah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan di wilayah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan)
Hadir sebagai pemateri utama dalam forum transportasi, Prof Wihana Jaya Kirana yang menyampaikan bahwa arahan Presiden adalah memprioritaskan daerah 3TP terlebih khusus daerah pinggiran, khusus untuk wilayah di kawasan timur Indonesia adalah Papua dan Papua Barat. Berbagai ketimpangan pembangunan di kawasan wilayah timur harus diberikan suatu solusi dan penyelesaiannya.
Turut hadir sebagai narasumber utama secara luring, dari ICRP yaitu Ustad Achmad Nurcholis bersama Pdt. Franky Sihombing, S.Th dan melalui daring yang dikemas dalam bentuk pesan perdamaian yaitu Alyssa Wahid dari Gusdurian, Romo Joni, dan Prof. Wihana Jaya Kirana Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi, Komisaris PT KAI yang juga sebagai Widyaiswara Utama Kemenhub Dr. Cris Kuntadi, CA, CPA, QIA.
