Kuala Lumpur, indomaritim.id – Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf Amin, Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio menyebutkan Indonesia memiliki jelas sebagai negara poros maritim dunia.
Pernyataan tersebut diasampaikan Kepala Staf Angkatan Laut dari 2012 hingga 2015 ini, dihadapan ribuan warga Indonesia yang hadir pada temu akbar relawan di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), Kuala Lumpur, Minggu (7/4/2019) yang berlangsung mulai pukul 15.00 waktu setempat.
Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio menjelaskan kondisi geografis Indonesia yang sangat menguntungkan. “Peta Indonesia jika ditumpangkan di atas peta Amerika Serikat maka akan terlihat Indonesia membentang dari Laut Pasifik di barat daratan Amerika Serikat sampai Laut Atlantik di timur daratan Amerika Serikat. Jarak ujung barat Indonesia ke ujung Timur Indonesia bisa sama dengan jarak California ke Bermuda,” ujarnya.
Lima Pilar Poros Maritim Dunia
Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio menambahkan, konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Jokowi sebagai agenda pembangunan yang difokuskan pada lima pilar utama.
“Lima pilar poros maritim dunia yakni membangun kembali budaya maritim Indonesia, kedua menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama,” ungkapnya.
Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan: Indonesia Akan Menjadi Kekuatan Ekonomi Nomor Empat di Dunia
“Kemudian memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dan keempat menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan,” ujar Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio.
“Dan pilar kelima adalah membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim,” katanya.
Dihadapan ribuan relawan, Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio yang juga penulis buku berjudul “Kepemimpinan Nusantara (Archipelago Leadership)” mengungkapkan program pemerintah untuk perlindungan pekerja migran Indonesia.
“Undang-undang No.18 tahun 2017 menekankan pada pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya, negara akan membenahi sistem pelindungan sehingga pekerja migran Indonesia terlindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, kekerasan dan perlakuan lain yang melanggar HAM,” kata Prof. Dr. Marsetio.
Di akhir paparannya, Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio menjelaskan keanggotaan Indonesia pada Organisasi Maritim Internasional atau International Maritime Organization (IMO).
“Indonesia kembali mendapat kehormatan untuk menjadi anggota Dewan IMO Kategori C untuk periode 2018-2019 dalam sidang pemilihan Jumat 1 Desember di London, Inggris,” katanya.
Ia menambahkan, sebagai anggota Dewan IMO, Indonesia memainkan peran strategis dalam menentukan agenda dan kebijakan global di bidang kemaritiman, khususnya yang menjadi fokus dan mandat IMO.
“Keanggotaan di IMO bertujuan pula untuk mewujudkan visi Pemerintah RI sebagai Global Maritime Fulcrum dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional,” ujarnya memungkasi.
