Jakarta, indomaritim.id – Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2012 – 2015 yang juga menjadi Guru Besar Ilmu Pertahanan di Universitas Pertahanan, memberi kuliah umum kepada secara virtual kepada perserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Jumat (7/5/2021).
Kepada peserta PPRA LXII Lemhannas RI, Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, yang saat ini menjadi penasihat Kemenko Maritim dan Investasi bidang Pertahanan dan Keamanan memaparkan materi tentang “Tantangan Indonesia dalam Krisis Keamanan Global”.
Pada awal presentasi, Prof. Dr. Marsetio, memaparkan dampak pandemi COVID-19 yang dapat menyebabkan krisis dan resesi ekonomi global karena terganggunya mata rantai pasokan. Ia melanjutkan dengan potensi konflik di Laut Cina Selatan.
“Dikhawatirkan konflik Laut China Selatan melebar ke Laut China Timur, Selat Taiwan dan Laut Kuning, seperti COVID-19 yang terus menyebar ke berbagai negara,” ujarnya. Ia menambahkan, ditengah pandemi Tiongkok semakin agresif dan Amerika Serikat menambah kekuatan militer di Laut Cina Selatan.
“Unjuk kekuatan militer Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut China Selatan (LCS) dan Laut China Timur (LCT) dalam beberapa bulan belakangan ini sudah pada tingkat kian mengkhawatirkan,” ujarnya.
Dalam lingkung Laut Cina Selatan, Perancis juga mengirimkan kapal selam bertenaga nuklir Emeraude untuk berpatroli disana. Mengutip penyataan Menteri Pertahanan Perancis, Florence Parly melalui media sosial yang menyebutkan bahwa patroli luar biasa ini baru saja menyelesaikan lintasannya di Laut China Selatan. Florence Parly menyebut sebagai bukti nyata dari kemampuan Angkatan Laut Prancis untuk ditempatkan di tempat yang jauh (dari Prancis) dan dalam jangka waktu yang lama bersama dengan mitra strategis, Australia, Amerika, dan Jepang.
Berkaitan dengan manuver kapal Tiongkok dan sejumlah kapal asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna milik Indonesia, Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, menyampaikan Indonesia memiliki ketegasan tentan hal itu.
“Presiden Joko Widodo dari geladak korvet Parchim KRI Imam Bonjol, menegaskan wilayah laut Natuna adalah wilayah teritori Indonesia dan tidak ada klaim dari negara lain,” lanjutnya.
Langkah diplomasi, lanjut Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, perlu dibarengi dengan menerapkan konsep fleet in being strategi, baik oleh kapal-kapal yang tergabung dalam operasi dibawah Bakamla maupun operasi yang diklaksanakan secara rutin oleh berbagai kapal penegak hukum dan TNI AL.
Ia mengungkapkan, angkatan laut diseluruh dunia melaksanakan peran trinitas yakni military role, diplomacy role dan constabulary role sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang.
Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio juga memandang perlunya patroli rutin dari kapal-kapal perang Indonesia di perairan Natuna, agar tidak lagi terulang manuver kapal negara asing.
“Tidak ada keraguan saat menegakkan hukum di laut. Karena sesuai Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sudah dijamin dengan pengakuan hukum intenasional,” kata Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio memungkasi.
