Marsetio: UU Cipta Kerja Tingkatkan Daya Saing Kemaritiman Indonesia

oleh
Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, Penasehat Ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bid. Hankam Maritim
Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, Ketua Majelis Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan Penasehat Ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bid. Hankam Maritim. Foto: istimewa

Jakarta, indomaritim.id  Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, Penasehat Ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bid. Hankam Maritim, berpendapat UU Cipta Kerja khususnya di Bidang Pelayaran akan mampu mempercepat kemajuan di sektor kemaritiman.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2012 – 2015 dan Guru Besar Ilmu Pertahanan di Universitas Pertahanan ini mengatakan UU Cipta Kerja Bidang Pelayaran tak hanya mempermudah investasi, namun juga berdampak positif bagi UMKM perikanan dan maritim lainnya.

“Ini (UU Cipta Kerja-red) untuk memudahkan berinvestasi, dengan sebuah perencanaan yang matang dan dirumuskan secara hati-hati,” kata Marsetio kepada pewarta di Jakarta, Senin (26/10/2020).

Pengaturan investasi yang dipermudah, imbuh Marsetio, akan efektif dalam membangun sektor pelayaran, yang tentu mendukung upaya Indonesia menjadi poros maritim dunia.

“Dengan UU Cipta Kerja ini kan, lebih dari 70 Undang-undang disederhanakan. Negara akan maju, maritim maju. Tetapi sebuah negara maritim tidak akan berhasil secara utuh kalau tidak mendorong nelayannya untuk berkembang,” ujarnya.

Sea Power Jadi Modal Menyongsong Indonesia Gemilang 2045

Pada beberapa kesempatan, Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio,mengungkapkan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas perairan mencapai 5,9 juta Kilometer persegi, memiliki garis pantai 81 ribu Kilometer persegi dan 16.056 pulau, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara yang disegani dunia.

“Kejayaan Indonesia sebagai Negara Kepulauan sangat ditentukan oleh konsep kesatuan seluruh komponen kekuatan nasional dalam mengeksplorasi sumberdaya nasional,” kata Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio.

“Pembangunan Sea Power Indonesia 2019 hingga 2024 mencakup semua aspek kelautan yakni armada perang, armada niaga, perikanan, industri maritim, jasa maritim, pelabuhan, pariwisata maritim, masyarakat maritim yang kesemuanya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan menjadi penting untuk membangun maritime domain awareness,” lanjutnya.

Saat memberikan kuliah umum melalui video conference kepada Mahasiswa Pendidikan Reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-58 di Amphiteater Gedung Samadikun Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Marsetio memaparkan konsep ‘Sea Power Indonesia di Era Geo Maritim Pasifik’.

“Ada enam elemen penting sea power. Yang pertama adalah posisi geografis, kemudian bentuk fisik, luasnya wilayah, jumlah penduduk, karakter bangsa dan yang terakhir karakter pemerintah,” kata Laksamana TNI (Purn) Marsetio.

Sedangkan sea power sebagai output, lanjut Laksamana TNI (Purn) Marsetio, adalah suatu konsekuensi kemampuan untuk mengelola laut dan kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku dari state or non state baik di dan atau lewat laut.

“Konsep negara maritim, adalah negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga wilayah lautnya. Diperlukan strategi untuk membangun Indonesia menjadi sebuah negara maritim yang tangguh dan berdaulat,” ujar Marsetio memungkasi.

Reporter: Mulyono Sri Hutomo
Editor: 
Rajab Ritonga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *