Mengapa BUMN Memiliki Hak Monopoli Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam? Begini Penjelasannya

oleh

Mengapa BUMN memiliki hak monopoli terhadap pengelolaan sumber daya alam? Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).

Berdasarkan pengertian BUMN tersebut, dapat dimaknai bahwa BUMN setara dengan perusahaan, karena mengacu pada istilah badan usaha. Berbeda dengan perusahaan pada umumnya, pendirian BUMN tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan tetapi juga berupaya untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi bangsa Indonesia yang arahnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

BACA JUGA: Indonesia Jadi Basis Produksi dan Ekspor Hub Industri Otomotif Jerman

5 tujuan dari didirikannya BUMN terdapat dalam pasal 2 Undang-undang BUMN, yaitu:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;

2. Mengejar keuntungan;

3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;

4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan leh swasta atau koperasi;

5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Konsep pengelolaan sumber daya alam dan cabang-cabang produksi penting bagi negara dapat dikelola secara monopoli melalui BUMN berdasarkan Pasal 51 Undang-undang No.5 Tahun 1999. Hak monopoli BUMN dalam pengelolaan SDA dan cabang-cabang produksi penting bagi negara merupakan salah satu bentuk kedaulatan lndonesia di mata dunia.

BACA JUGA: Membangun Perekonomian Nasional dengan Menjadi Eksportir Baru 4.0

Hak monopoli terhadap pengelolaan sumber daya alam ini sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang dibangun oleh pendiri negara RI (founding father) yang mewujudkan perlindungan terhadap rakyat banyak dalam memperoleh jaminan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pendirian BUMN atau Badan Hukum Publik ini dimaksudkan negara untuk memenuhi pelayanan negara atas kepentingan publik, artinya ada aspek-aspek perlindungan bagi hak masyarakat umum/rakyat yang harus dilindungi oleh negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan beradab seperti amanah Sila kedua Pancasila.

Selain itu juga dengan maksud melindungi aset dan sumber daya alam Indonesia agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan demi mengeruk keuntungan pribadi atau negara asing.