Jakarta, indomaritim.id – Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyampaikan, hingga April 2020, sudah 217 domain situs pialang berjangka tak berijin diblokir oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pada bulan April 2020 saja, Bappebti telah memblokir 114 situs entitas tidak memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka.
“Pandemi COVID-19 yang melanda hampir semua negara di dunia tak terkecuali Indonesia, tidak menyurutkan komitmen Bappebti Kemendag untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan menciptakan persaingan usaha yang sehat serta kepastian hukum di tengah masyarakat,” kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Baca Juga: 4 Proyek Besar Investasi Maritim Pelindo III Terus Berjalan
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Tjahya Widayanti mengatakan, meskipun saat ini pegawai Bappebti melakukan pekerjaan dari rumah, pengawasan dan pengamatan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin tidak boleh lengah.
Ruang gerak mereka, kata Tjahya Widayanti, harus dipersempit karena sebagian besar kegiatan yang dilakukannya berpotensi merugikan masyarakat.
“Bappebti akan terus mempersempit ruang gerak entitas-entitas illegal tersebut. Selain pemblokiran domain, ke depan Bappebti akan memblokir media yang digunakan untuk melakukan promosi, termasuk media sosial seperti YouTube,” ujar Tjahya.
Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M Syist menyatakan, selain betindak selayaknya Pialang Berjangka dengan menjadi Introducing Broker (IB), Bappebti juga menindak situs yang memfasilitasi pembukaan akun ke broker luar negeri.
“Meskipun berdalih hanya menyediakan informasi dan berita seputar perdagangan berjangka, namun berdasarkan pengamatan Bappebti terdapat halaman yang mengarahkan untuk melakukan pembukaan akun ke broker luar negeri. Tentunya hal tersebut dilarang, karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi,” ungkap M Syist.
M Syst melanjutkan, selain penawaran investasi mata uang, indeks saham, dan komoditi, saat ini juga marak penawaran investasi dengan berkedok menambang kripto. Untuk dapat melakukan aktifitas menambang kripto, masyarakat ditawarkan untuk bergabung dengan menyediakan paket-paket sesuai dengan kemampuannya dan mendaftar melalui situs mereka.
Penawaran-penawaran tersebut selain dilakukan melalui situs internet, juga melalui Whatsapp Group (WAG). Perekrutan calon peserta dilakukan dengan sistem berjenjang atau skema piramida. Investasi dengan skema ini berpotensi besar merupakan skema penipuan (scam) dan dana yang terkumpul umumnya akan dibawa lari oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Sebelum berinvestasi, masyarakat diharapkan selalu melakukan pengecekan atas legalitas pialang berjangka dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak tergiur dengan janji keuntungan di luar kewajaran serta mempelajari terlebih dahulu mengenai mekanisme transaksi, untung, dan ruginya. Jadi investasi tersebut harus memiliki legalitas yang jelas dan memberikan keuntungan yang logis,” pungkas M Syist.
Reporter: Mulyono Sri Hutomo
Editor: Rajab Ritonga
