Ocean-based Developement, Perubahan Paradigma Pembangunan Nasional Indonesia

oleh
Ocean-based developement adalah wawasan dan pola pikir yang memandang potensi pembangunan tidak hanya bersumber dari darat (land based) tetapi juga dari laut (ocean based).
Ocean-based developement adalah wawasan dan pola pikir yang memandang potensi pembangunan tidak hanya bersumber dari darat (land based) tetapi juga dari laut (ocean based).

Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari land-based development menjadi ocean-based developement. Apakah arti dari ocean-based developement? Ocean-based developement adalah wawasan dan pola pikir yang memandang potensi pembangunan tidak hanya bersumber dari darat (land based) tetapi juga dari laut (ocean based).

Pembangunan kelautan melalui paradigma ocean based development memerlukan landasan konseptual dan legalitas yang jelas untuk pembangunan nasional.

Pengembangan ekonomi kelautan dengan “menguasai laut” diarahkan pada upaya mengedepankan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya kelautan (ocean based resource).

Dengan luas laut sebesar 5,8 juta kilometer persegi, yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km persegi dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km2 dengan kandungan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat besar, beragam dan melimpah, sudah selayaknya potensi ekonomi berbasis kelautan yang bisa dibangkitkan digarap dengan baik.

Potensi sumberdaya ekonomi kelautan yang dimiliki indonesia mencakup setidaknya aspek 11 sektor, yakni:
(1) perikanan tangkap,
(2) perikanan budidaya,
(3) industri pengolahan hasil perikanan,
(4) industri bioteknologi kelautan,
(5) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),
(6) pariwisata bahari,
(7) kehutanan pesisir (coastal forestry),
(8) transportasi laut,
(9) industri dan jasa maritim,
(10) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil,
(11) sumber daya alam (SDA) non-konvensional.

Sektor ekonomi kelautan Indonesia memiliki potensi yang sangat dahsyat untuk ditranfonnasikan menjadi nilai tambah ekonomi.

Besarnya potensi ekonomi kelautan dan letak geografis yang sangat menguntungkan tersebut seyogyanya dapat menjadi modal dasar dalam membangun shared vision dari seluruh pemangku kepentingan, untuk menjadikan pengembangan ekonomi kelautan Indonesia sebagai paradigma utama mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi ekonomi nasional.

Peran berbagai komponen bangsa, baik dipusat maupun di daerah sangat dibutuhkan untuk merajut program yang saling komplementer satu sama lain.

Momentum kebangkitan ekonomi ke1autan Indonesia yang ditandai dengan penyeimbangan paradigma (paradigm shift) pembangunan nasional, dari land-based development menjadi ocean-based development, perlu kita terjemahkan kedalam berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, regulasi. insentif dan perencanaan lintas sektor yang terintegrasi, dan mampu menggerakan unsur di pemerintahan, perguruan tinggi, swasta, civil sociey, dan segenap pelaku lainnya.

Nilai potensi ekonomi kelautan Indonesia mencapai sebesar USD 171 miliar dollar per tahun. Hingga kini kontribusi seluruh sektor kelautan terhadap PDB hanya sekitar 20%.

Kehebatan sebuah bangsa tidak cukup dinilai dari ketersediaan sumberdaya alam yang dimilikinya saja, namun bagaimana kemampuan menjaga dan mengelola sehingga bisa mendatangkan kesejaheraan bagi masyarakatnya.

4 Tujuan Pembangunan Bidang Kelautan di Indonesia

Tujuan pembangunan bidang kelautan, merupakan program pemerintah bersama rakyat untuk mewujukan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945.

Cita-cita bangsa Indonesia, tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 alinea keempat yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan, Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan Mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Presiden Joko Widodo meluncurkan poros maritim yang disebut sebagai “Doktrin Jokowi atau World Martime Fulcrum” pada Konferensi Tingkat Tinggi(KTT) Asia Timur (East Asia Summit) yang belangsung di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Baca Juga: Sea Power Jadi Modal Menyongsong Indonesia Gemilang 2045

Jadi, secara tegas Indonesia mengumumkan kepada negara-negara sahabat bahwa bidang kelautan merupakan fokus pembangunan yang berkelanjutan sekaligus tujuan pembangunan bidang kelautan.

Presiden Joko Widodo menyebutkan ada lima pilar utama pembangunan sektor industri maritim di Indonesia, yaitu:

Pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera.

Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat.

Ketiga, memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, deep seaport, logistik, dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Keempat, diplomasi maritim, dengan mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Diplomasi maritim ini untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan.

Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Baca Juga: Potensi Maritim Indonesia, dari Perikanan hingga Pelayaran

Berikut ini penjelasan 4 tujuan pembangunan bidang kelautan di Indonesia:

Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan

Ekspor industri maritim, merupakan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ekspor perikanan dari Indonesia, tercatat terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ekspor perikanan tahun 2020 meningkat 9,82 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Demikian pula volume ekspor Januari–Maret 2020 mencapai 295,13 ribu ton atau meningkat 10,96 persen dibanding periode yang sama tahun 2019.

Amerika Serikat menempati urutan pertama dari lima negara tujuan utama ekspor selama Januari–Maret 2020. Nilai ekspor ke negeri Paman Sam tersebut mencapai USD508,67 juta (40,97 persen). Di peringkat kedua, Tiongkok dengan nilai USD173,22 juta (13,95 persen). Ketiga ada negara-negara di ASEAN dengan nilai USD162,29 juta (13,07 persen).

Selanjutnya, Jepang dengan nilai USD143,82 juta (11,59 persen), dan Uni Eropa dengan nilai USD82,05 juta (6,61 persen) melengkapi daftar keempat dan kelima.

Dari sisi komoditas, udang mendominasi ekspor ke negara-negara tersebut dengan nilai mencapai USD466,24 juta (37,56 persen). Disusul tuna-tongkol-cakalang (TTC) dengan nilai USD176,63 juta (14,23 persen). Kemudian cumi-sotong-gurita dengan nilai USD131,94 juta (10,63 persen). Selanjutnya, rajungan-kepiting dengan nilai USD105,32 Juta (8,48 persen) dan rumput laut dengan nilai USD53,75 Juta (4,33 persen).

Potensi Maritim Indonesia, Dari Perikanan Hingga Pelayaran

Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha 

Pelaku usaha bidang kelautan khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pembudidaya rumput laut dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil.

Agar kesejahteraan pelaku usaha meningkat, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian melakukan berbagai cara untuk pelaku usaha maritim khususnya pembudidaya rumput laut antara lain pengembangan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) pengolahan rumput laut melalui kegiatan pelatihan, pendampingan oleh tenaga ahli, dan fasilitasi bantuan mesin pengolahan rumput laut.

Tahukan kamu, bahwa produksi rumput laut di Indonesia adalah yang terbesar di dunia? Bahkan kontribusi Indonesia sebagai penghasil rumput laut telah diakui dunia internasional.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, ekspor rumput laut Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018 memiliki tren positif yang naik hingga 0,81 persen. Pada periode Januari-April 2019, ekspor rumput laut sebesar USD 92,92 juta atau naik 3,98 persen dibanding capaian di periode yang sama tahun lalu USD 89,37 juta.

Ekspor rumput laut Indonesia tertinggi didominasi oleh ekspor rumput laut mentah Euchema spp dalam bentuk kering atau fresh yang dapat dikonsumsi manusia dengan total ekspor pada tahun 2018 mencapai USD140,41 juta.

Indonesia sendiri merupakan penghasil rumput laut kering terbesar di dunia dengan produksi 328 ribu ton atau 61,18 persen total produksi dunia di tahun 2017. Rumput laut juga diekspor dalam bentuk agar dan karagenan.

Baca Juga: Pelabuhan: Pengertian dan Fungsinya

Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan

Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan merupakan kewajiban seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Upaya ini dilakukan, agar sumber daya kelautan tetap terjaga dan terus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Beberapa caranya adalah pelestarian hutan mangrove di wilayah pesisir, penyelamatan terhadap ekosistem terumbu karang melalui program taman bawah laut dengan cara transplantasi terumbu karang. Misalnya yang dilaksanakan di sekitar pantai Tanjung Gelam yang berada dalam kawasan Kepulauan Karimunjawa, yang termasuk dalam Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

Program taman laut sendiri bertujuan untuk melakukan restorasi terumbu yang nantinya menyerupai taman bawah laut. Cara ini dilakukan untuk meningkatkan dan melindungi sumber daya laut dalam aspek alam, sosial kemasyarakatan, sumberdaya manusia dan ekonomi.

Baca Juga: Kewajiban dan Hak Kita Sebagai Masyarakat terhadap Lingkungan Masyarakat

Pembuatan taman laut menggunakan metode biorock yakni proses teknologi deposit elektro mineral yang berlangsung di dalam laut.

Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa 

Indonesia adalah negara kepulauan atau archipelagic state pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia.

Sidang Maritime Safety Committee (MSC) ke 101 silam encatat sejarah baru, dengan menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS melalui pengesahan oleh IMO dan berada di dalam ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) I dan ALKI II.

ALKI merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal – kapal internasional atau freedom to passage sebagaimana yang tertuang dalam UNCLOS 1982.

Pemerintah Indonesia wajib mempersiapkan regulasi, baik lokal maupun nasional terkait dengan operasional maupun urusan teknis dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran.

Itulah tujuan pembangunan bidang kelautan, tentu kamu bisa menambahkannya lagi berdasarkan pendapatmu.

Diskusi, Pertanyaan dan Jawaban

Ekonomi kelautan adalah…?

Ekonomi kelautan (marine economy) merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Contoh ekonomi kelautan adalah nelayan mencari ikan di laut, usaha pengawetan ikan hasil tangkapan di pantai dan diolah menjadi ikan asin, dan usaha budidaya rumput laut yang dilakukan di teluk atau lautan.

Ekonomi maritim yaitu…?

Ekonomi maritim (maritime economy) merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait.

Contoh ekonomi maritim yaitu jasa penyeberangan antarpulau, misalnya dari penyeberangan dari pulau Jawa ke pulau Bali. Juga usaha pembuatan kapal dan pemeliharaan rutin kapal, seperti perbaikan mesin dan pengecatan lambung kapal.