Jakarta, indomaritim.id – Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Masertio yang pada kampanye Pilpres 2019 menjabat Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi – Amin hadir pada acara Rapat Kerja Nasional III Bravo 5 yang mengangkat tema ‘Merajut Persatuan dan Mendukung Pembangunan Untuk Indonesia Maju’ di Discovery Hotel Ancol, Jakarta Utara, yang berlangsung 23-24 Agustus 2019.
Pada Rapat Kerja Nasional III Bravo 5 ini, Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio memaparkan materi ‘Maritime Leadership di Era Presiden Joko Widodo’ dan konsep Indo Pasifik.
Pada pertemuan yang diikuti relawan se-Indonesia ini, Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio menjelaskan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Jokowi sebagai agenda pembangunan yang difokuskan pada lima pilar utama.
“Lima pilar poros maritim dunia yakni membangun kembali budaya maritim Indonesia, kedua menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama,” ujarnya
“Kemudian memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dan keempat menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan,” ujar Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio.
“Dan pilar kelima adalah membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim,” katanya.
Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio juga menjelaskan keanggotaan Indonesia pada Organisasi Maritim Internasional atau International Maritime Organization (IMO). Sidang IMO menerima usulan Indonesia akan diadopsi sebagai kententuan IMO. Bahwa di ALKI 1 dan ALKI 2 akan ada penetapan traffic separation scheme seperti di Selat Malaka yang berlaku mulai tahun 2020.
Indonesia menjadi negara kepulauan atau archipelagic state pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia.
Ia menambahkan, sebagai anggota Dewan IMO, Indonesia memainkan peran strategis dalam menentukan agenda dan kebijakan global di bidang kemaritiman, khususnya yang menjadi fokus dan mandat IMO.
“Keanggotaan di IMO bertujuan pula untuk mewujudkan visi Pemerintah RI sebagai Global Maritime Fulcrum dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional,” ujarnya.
Konsep Indo Pasifik Panduan Pengembangan Kerjasama ASEAN
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN di Bangkok, Thailand, tanggal 23 Juni 2019 Presiden Joko Widodo kembali memantapkan konsep Indo Pasifik dan mendorong ASEAN untuk tetap bersatu dan kokoh dalam menyikapi situasi dunia khususnya, perkembangan global yang sangat dinamis saat ini yang akan membawa pengaruh bagi kawasan Asia Tenggara.
“Konsep Indo Pasifik lahir dari pandangan visioner bahwa ancaman, kompetisi keras di antara negara-negara besar Asia Pasifik di Samudera Hindia,” kata Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2012 hingga 2015 dan Guru Besar Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan menambahkan, konsep Indo Pasifik dijadikan sebagai panduan dalam pengembangan kerjasama ASEAN dengan negara lain di wilayah Indo Pasifik.
“Mengutamakan dialog daripada persaingan merupakan implementasi Konsep Indo Pasifik, dan kerjasama ASEAN dimanfaatkan untuk menambah ketahanan setiap anggota dan ASEAN secara keseluruhan,” ujar Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio.
Ia menambahkan, konsep Indo Pasifik meningkatkan pengaruh ASEAN untuk melunakkan pertarungan negara-negara besar.
Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio mengungkapkan, Indo Pasifik merupakan pandan visioner Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang selaras dengan agenda pembangunan yang difokuskan pada lima pilar utama.
Reporter: Mulyono Sri Hutomo
Editor: Rajab Ritonga
