Nduga, indomaritim.id – Inovasi pemerintah Kabupaten Nduga terus mengubah wajah baru wilayah pegunungan tengah dengan layanan distribusi logistik yang akan dikembangkan dengan program strategis nasional tol laut dan kolaborasi multimoda.
Penyelenggaraan layanan kewajiban publik angkutan barang di laut tahun 2021 terus berkembang dengan terobosan-terobosan baru yang mengombinasikan elemen utama seperti kapal dan jaringan trayek serta pelabuhan dan diikuti elemen pendukung seperti optimalisasi jalur lintasan pada alur sungai dan danau di wilayah pesisir serta pegunungan, seperti halnya saat ini di Kabupaten Nduga.
Dalam rangka implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian Perhubungan melaksanakan salah satu program prioritas di Papua yaitu pengembangan jaringan tol laut di wilayah 3TP di seluruh wilayah Papua.
“Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tol laut pada trayek T-26 yang telah melayani beberapa daerah yang masih terisolir di Provinsi Papua seperti di Pelabuhan Atsy dan Sawaerma di Kabupaten Agats, Pelabuhan Mumugu, dan Pelabuhan Batas Batu di Kabupaten Nduga,” ungkap Taher Laitupa, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Jayapura.
Dari karakteristik kewilayahan pegunungan tengah, yang menjadi fokus penyelenggaraan tol laut adalah pelayanan distribusi logistik yang terjadwal di Kabupaten Nduga.
Tahun 2021 Kementerian Perhubungan terus mengoptimalkan, mensosialisasi, dan menginformasikan bahwa tol laut yang menjadi program pemerintah pusat kepada seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat bersama Bupati Nduga Wentius Nimianggae, Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Kepresidenan Laus D.C Rumayom, Staf Khusus Bidang Kerja Sama Pusat dan Daerah Denos G, Kasie Lalu Lintas Angkatan Laut KSOP Jayapura, Ditjen Perhubungan Laut Willem Thobias, melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tol laut pada trayek tol laut T-24, T-25, dan T-26 di Pelabuhan Mumugu dan Pelabuhan Batas Kabupaten Nduga, Kamis (15/4/2021).
“KSOP Kelas II Jayapura sebagai koordinator wilayah UPT-UPT Ditjen Perhubungan Laut di Provinsi Papua terus menjalankan salah satu fungsi tugas memastikan jaringan trayek angkutan laut yang berjalan harus dapat masuk sampai ke seluruh wilayah perairan termasuk sungai dan danau dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang tinggi dan tentu dibutuhkan pasokan logistik yang terjadwal, teratur secara baik, lancar dengan penggunaan kapal REDE yang dapat menjangkau perairan sungai di wilayah tengah. Hal ini menuntut dalam waktu dekat penyelenggaraan tol laut harus dapat diselenggarakan,” tambah Taher Laitupa.
Kabupaten Nduga saat ini membutuhkan gerak cepat negara untuk hadir mengubah wajah konflik menjadi pembangunan yang merata dan berkeadilan sesuai harapan Presiden Jokowi, jelas Laus D.C Rumayom selaku Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia.
Reporter: Haresti Amrihani
