Papua, indomaritim.id – Dalam rangka Persiapan Konferensi Pertama Analisis Papua Strategis (APS) yang akan berlangsung di Biak Papua pada 28-30 April 2022 mendatang, Ketua Analisis Papua Strategis Laus Deo Calvin Rumayom didampingi Sekjen APS Willem Thobias Fofid melakukan audiensi dengan Mahendra Siregar Wakil Menteri Luar Negeri di Gedung Garuda Kementerian Luar Negeri, Sabtu (19/3/2022).
Ketua APS menyampaikan bahwa persiapan Konferensi APS pertama di Biak membutuhkan kehadiran Kementerian Luar Negeri dalam mendukung arah kebijakan pembangunan Papua 20 tahun ke depan “Percepatan pembangunan tanah Papua sebagai kekuatan Indonesia menghadapi Era Pasifik”. Visi membangun Maritim Papua sebagai bentuk penguatan Indonesia sebagai Maritim Dunia dan juga Papua sebagai jalur perdagangan atau pelabuhan transit untuk perdagangan di wilayah pasifik perlu mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan.
Ketua APS juga menyampaikan alasan memilih Biak sebagai lokasi pelaksanaan Konferensi karena Biak merupakan sebuah pulau yang aman, memiliki kekayaan budaya dan sumber daya laut yang melimpah. Selain itu pulau Biak juga memiliki historis sert posisi strategis sejak Perang Dunia ke II hingga pernah menjadi primadona destinasi wisata dunia dan menjadi kota jasa transitos penerbangan internasional pada tahun 1985 -1990an.
Wamenlu juga menyampaikan bahwa Kemenlu akan mendukung dan berpartisipasi dalam konferensi yang mengusung tema Papua Development Strategy tersebut, dengan tujuan umum dan khusus diadakannya konferensi ini akan mensinergikan keikutsertaan elemen masyarakat untuk percepatan pembangunan melalui program strategis nasional yang terus berjalan di Papua.
Dalam pertemuan tersebut Ketua APS, Laus DC Rumayom menyampaikan bahwa tujuan umum dan khusus konferensi adalah sebagai penguatan terhadap kebijakan pembangunan di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat), selaras dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dilanjutkan dengan instruksi Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat.
Hal ini tentu sebagai pondasi dan langkah maju kebijakan strategis pemerintah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan masyarakat di Tanah Papua.
Selain itu, dalam rangka menentukan arah kebijakan nasional dan semangat percepatan pembangunan di Tanah Papua, Presiden Joko Widodo secara terus menerus mengunjungi Tanah Papua dan telah memformulasikan pondasi filosofis bagi strategi pembangunan Tanah Papua yaitu; membangun Papua secara adil, sejahtera dan bermartabat, maka dibutuhkan paradigma baru pembangunan Papua, lompatan baru pembangunan Papua dan pendekatan baru pembangunan Papua (berbasis antropologi dan sosiologis).
Sesjen APS Willem Th. Fofid menambahkan bahwa dalam Konferensi APS akan membahas tiga isu besar yang kemudian dibagi menjadi tiga forum materi diskusi, forum pertama mengenai Papua Business dan peluang investasi, forum kedua mengenai Papua Transportation dan Multimoda dan forum ketiga mengenai Masyarakat Adat Papua & Agama.
Sesjen APS berharap agar Kemenlu dapat membantu APS dalam merumuskan rekomendasi kebijakan khususnya dalam dua forum yaitu forum bisnis dan peluang investasi dan forum kedua mengenai transportasi dan multimoda yang merupakan domain Kemenlu dalam mendatangkan investor dan membuka peluang bisnis tetapi juga membantu APS menjadikan Papua sebagai pelabuhan transit untuk perdagangan kewilayah Pasifik.
Ketua APS mengharapkan kehadiran APS menjadi komunitas profesional global dan jembatan jejaring serta mitra strategis pemerintah pusat dan daerah yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan bagi Orang Asli Papua.
