White List: Kelaiklautan Kapal Bendera Indonesia Berdasarkan MoU Tokyo

by -153 views
Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, Penasehat Ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bid. Hankam Maritim
Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, Ketua Majelis Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan Penasehat Ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bid. Hankam Maritim. Foto: istimewa

Jakarta, indomaritim.id – Laporan tahunan Memorandum of Understanding on Port State Control in Asia Pacific (MoU Tokyo) 2020, menempatkan Indonesia pada posisi White List setelah tahun sebelumnya menempati status Grey List, kata Ketua Majelis Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio kepada indomaritim.id, di Jakarta, Senin (3/5/2021).

Keberhasilan itu, ujar Laksamana Marsetio merupakan pengakuan internasional atas berbagai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran kapal-kapal berbendera Indonesia, setelah sebelumnya pernah berada di posisi Black List dan Grey List. “Pengakuan sebagi White List merupakan modal berharga untuk bersaing dengan pelabuhan di berbagai negara,” ujar Prof. Marsetio yang juga guru besar Universitas Pertahanan itu.

Penilaian terhadap kinerja Indonesia dilakukan oleh Tokyo MoU Port State Control Committee dengan membuat kalkulasi binomial selama periode tiga tahun. Menurut Prof. Marsetio, BKI yang dipimpin Direktur Utama, Dr. Rudiyanto sedikit banyak ikut berperan dalam memenuhi aspek kelaiklautan kapal sesuai persyaratan Tokyo MoU.

Kapal-kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar ke luar negeri diperiksa oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal bersama dengan Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing atau Port State Control Officer (PSCO).

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sejak tahun 2018 telah mengeluarkan surat edaran tentang pengawasan terhadap kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar keluar negeri. Surat itu memberikan legalitas kepada PSCO untuk melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar ke luar negeri. Tidak jarang, ada kapal yang ditunda keberangkatannya karena adanya temuan PSCO.

Laporan tahunan yang diterbitkan Tokyo MoU merupakan hasil pemeriksaan terhadap semua kapal kapal niaga dari negara-negara anggota Tokyo MoU yang berjumlah 21 negara. Tokyo MoU adalah organisasi Port State Control (PSC) yang terdiri dari negara-negara anggota di Asia Pasifik. Organisasi ini bertujuan mengurangi pengoperasian kapal di bawah standard internasional lewat kerja sama kontrol di masing-masing negara anggota.

Setiap kapal harus menerapkan aturan standard International Maritime Organization (IMO) dan International Labour Organization (ILO), terkait keselamatan di laut, perlindungan lingkungan maritim, kondisi kerja, dan kehidupan awak kapal. Beberapa negara yang masuk ke dalam kriteria white list Tokyo MoU adalah Swedia, Chili, Swiss, Amerika Serikat, Italia dan Bangladesh.

Dengan masuknya Indonesia ke dalam kriteria White List, diharapkan kapal-kapal Indonesia akan banyak dipercaya oleh pemilik muatan untuk membawa muatannya ke mancanegara.

Selamat Idul Fitri 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *